Makassar, 6 Juli 2026 – Indonesiatimurnews.com” Dugaan praktik mafia jabatan dalam proses pengangkatan dan penempatan kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Makassar kini menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar mulai hari ini secara resmi melakukan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) terkait dugaan adanya permainan jabatan yang mencuat dan menjadi perbincangan publik.
Langkah tersebut dilakukan setelah beredarnya sebuah video di media sosial yang menampilkan salah seorang kepala sekolah yang membeberkan adanya dugaan praktik tidak sehat dalam proses pengangkatan kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Makassar. Video tersebut dengan cepat menyita perhatian masyarakat dan memunculkan berbagai tanggapan dari berbagai kalangan, mulai dari pemerhati pendidikan, aktivis anti-korupsi, hingga masyarakat umum yang berharap dunia pendidikan terbebas dari praktik-praktik yang mencederai prinsip profesionalisme.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Makassar, Sulfikar, membenarkan bahwa pihaknya telah mulai melakukan penelusuran dan pengumpulan data serta informasi terkait dugaan mafia jabatan tersebut.
“Benar, mulai hari ini tim Kejari Makassar melakukan Pulbaket untuk menelusuri informasi yang berkembang terkait dugaan mafia jabatan kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Makassar,” ujar Sulfikar saat dikonfirmasi, Senin (6/7/2026).
Menurutnya, langkah awal yang dilakukan adalah mengumpulkan berbagai informasi, dokumen, serta keterangan dari sejumlah pihak yang dianggap mengetahui atau memiliki keterkaitan dengan persoalan yang tengah menjadi perhatian publik tersebut. Pulbaket merupakan bagian dari proses awal untuk mengetahui sejauh mana kebenaran informasi yang beredar sebelum dilakukan langkah hukum berikutnya.
Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut dunia pendidikan yang seharusnya menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan transparansi dalam setiap proses pengangkatan pejabat maupun kepala sekolah. Apabila dugaan tersebut terbukti, maka praktik mafia jabatan dinilai dapat merusak sistem pendidikan dan menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.
Sejumlah aktivis dan lembaga kontrol sosial menyambut baik langkah cepat yang dilakukan Kejari Makassar. Mereka menilai penelusuran yang dilakukan aparat penegak hukum merupakan bentuk komitmen dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, maupun nepotisme.
Masyarakat juga berharap proses yang dilakukan Kejari Makassar dapat berjalan secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih. Semua pihak yang diduga terlibat diharapkan dapat dimintai keterangan sehingga fakta yang sebenarnya dapat terungkap secara terang benderang.
Sementara itu, beredarnya video pengakuan salah satu kepala sekolah di media sosial terus menjadi perbincangan hangat. Dalam video tersebut disebutkan adanya dugaan permainan jabatan yang melibatkan sejumlah pihak dalam proses penempatan maupun pengangkatan kepala sekolah. Informasi tersebut kemudian memicu desakan dari berbagai elemen masyarakat agar aparat penegak hukum segera turun tangan melakukan penyelidikan.
Pengamat pendidikan menilai bahwa pengangkatan kepala sekolah seharusnya dilakukan berdasarkan kompetensi, rekam jejak, integritas, dan prestasi kerja, bukan karena kedekatan maupun transaksi tertentu. Oleh karena itu, dugaan adanya mafia jabatan harus ditelusuri secara menyeluruh demi menjaga marwah dunia pendidikan.
Kejari Makassar sendiri menegaskan akan bekerja sesuai koridor hukum yang berlaku. Seluruh informasi yang diperoleh akan dianalisis dan diverifikasi untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pelanggaran hukum dalam kasus tersebut.
Dengan dimulainya Pulbaket oleh tim Kejari Makassar, publik kini menanti hasil penelusuran yang dilakukann aparat penegak hukum. Masyarakat berharap proses ini mampu mengungkap fakta sebenarnya dan menjadi momentum penting untuk membersihkan dunia pendidikan dari segala bentuk praktik penyalahgunaan kewenangan, sehingga tercipta sistem pendidikan yang lebih profesional, transparan, dan berintegritas di Kota Makassar.editor H.ahmad Sukriansyah.
Editor : H Ahmad Sukriansyah/Red