KOLAKA UTARA — Indonesiatimurnews.com “Ketimpangan perhatian pembangunan kembali mencuat di Sulawesi Tenggara. Kali ini, kritik keras datang langsung dari Wakil Bupati Kolaka Utara, Jumarding, S.E., yang secara terbuka menyoroti lemahnya komitmen Pemerintah Provinsi Sultra di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sumangerukka terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah Kolaka Utara.
Dalam pernyataanya pada Senin, 9 Februari 2026, Jumarding menyampaikan kekecewaan mendalam atas sejumlah janji Pemerintah Provinsi yang disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kota Bau-Bau tahun lalu, namun hingga kini tidak menunjukkan tanda-tanda realisasi di lapangan.
Menurut Jumarding, kondisi tersebut bukan sekadar persoalan administratif, melainkan mencerminkan absennya keberpihakan kebijakan terhadap daerah yang secara geografis berada di wilayah pinggiran Sulawesi Tenggara.
“Saya bertanya, ada apa Pemerintah Provinsi sekarang? Kayaknya Kolaka Utara tidak dilihat,” ujar Jumarding dengan nada kecewa namun tegas.
Infrastruktur Terabaikan
Poin utama yang disorot Wakil Bupati Kolut adalah pembangunan dan perbaikan jalan provinsi serta fasilitas perhubungan laut, dua sektor vital yang menjadi urat nadi mobilitas ekonomi dan sosial masyarakat Kolaka Utara. Hingga memasuki tahun anggaran 2026, kata Jumarding, tidak ada kejelasan program maupun alokasi konkret dari Pemprov Sultra untuk sektor tersebut.
Kondisi ini, menurutnya, berbanding terbalik dengan periode-periode pemerintahan sebelumnya.
Perbandingan Anggaran: Dulu Ada, Kini Nol
Dengan latar belakang pengalaman sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Sultra, Jumarding menegaskan bahwa secara historis Kolaka Utara tidak pernah dianaktirikan dalam distribusi anggaran provinsi.
“Saya masih mengingat betul perjalanan saya sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Sultra. Selama 10 tahun, Kolaka Utara minimal selalu mendapatkan alokasi anggaran 5 sampai 10 miliar rupiah dari provinsi,” ungkapnya.
Namun situasi berubah drastis setelah Andi Sumangerukka menjabat sebagai Gubernur Sultra. Jumarding mengklaim, pada tahun anggaran 2025 Kolaka Utara tidak mendapatkan alokasi apa pun, dan hingga kini, tahun anggaran 2026 pun belum menunjukkan kejelasan arah kebijakan anggaran untuk daerah tersebut.
Komunikasi Mandek, Alasan Dinilai Tak Masuk Akal
Lebih jauh, Jumarding mengungkapkan persoalan serius dalam komunikasi internal antara pemerintah kabupaten dan jajaran Pemprov Sultra. Ia mengaku telah berupaya membangun komunikasi dengan Ketua Tim Percepatan Pembangunan yang ditunjuk langsung oleh Gubernur, dengan tujuan mengajak meninjau langsung kondisi infrastruktur Kolaka Utara.
Namun respons yang diterima justru memantik kekecewaan lebih dalam.
“Saya tanya, kapan jalan-jalan ke Kolaka Utara? Jawabannya: terlalu jauh,” pungkas Jumarding.
Pernyataan tersebut dinilai mencerminkan mentalitas birokrasi yang tidak sensitif terhadap wilayah terluar, sekaligus mempertegas kesan bahwa Kolaka Utara tidak menjadi prioritas dalam peta pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara.
Isyarat Masalah Struktural
Kritik terbuka Wakil Bupati Kolaka Utara ini bukan sekadar luapan emosional, melainkan alarm politik tentang potensi ketimpangan pembangunan dan kegagalan koordinasi antarlevel pemerintahan. Jika dibiarkan, kondisi ini berisiko memperlebar jurang pembangunan antara pusat provinsi dan daerah pinggiran.
Hingga laporan ini disusun, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara maupun pihak Gubernur Andi Sumangerukka terkait kritik yang disampaikan Wakil Bupati Kolaka Utara tersebut.
KolakaUtaraDianaktirikan #PemprovSultraDisorot
JumardingBersuara #KetimpanganPembangunan #InfrastrukturMandek #JanjiMusrenbang #SultraTidakAdil
EvaluasiGubernurSultra #PembangunanDaerah #AnggaranDipertanyakan.
LP Redaktur : Tim Redaksi ITN