Minahasa Tondano, Indonesiaiimurnews.com Proses tahapan pembuatan sertifikat tanah meliputi pendaftaran di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan membayar biaya awal, pengukuran tanah oleh petugas, penelitian sejarah tanah secara yuridis, pengumuman data tanah untuk memberikan kesempatan kalau ada yang keberatan, dan terakhir adalah penerbitan sertifikat tanah setelah semua proses selesai dan semua biaya sudah dibayar lunas.
Tahapan ini menurut Tonaas Noldy Budo Lila, khususnya pada penerbitan sertifikat tanah yang ada di UNIMA wilayah kepolisian Kelurahan Tounkuramber, disinyalir tidak sesuai dengan yang ada di lapangan, dan diperkirakan proses penerbitannya di anggap bodong: ” Saya selaku Tonaas Laskar Manguni Indonesia menduga bahwa ada bagian penerbitan sertifikat tanah yang ada di unima wilayah kepolisian kelurahan rinegetan diperkirakan adalah bodong atau palsu karna tidak.mengikuti alur tahapan yang seharusnya. Saya punya bukti bahwa sertikat yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Minahasa ada yang palsu”.
Disebutkan bahwa: “Penerbitan sertifikat tanah yang dikuasai oleh mantan walikota manado mungkin ada yang palsu, kami akan melaporkan akan hal ini kepada pihak penegak hukum serta meminta Kepala Kantor BPN sulawesi utara bahkan bapak menteri Badan Pertanahan Nasional untuk menindaklanjuti persoalan ini, bukti bukti akan kami tunjukan” kata Tonaas budo.
Dijelaskan lagi bahwa proses penerbitan sertikat tanah ini pun tidak diketahui oleh Pemerintah Kelurahan Rinegetan sesuai wilayah objek tanah. Jadi sudah ada beberapa sertifikat tanah pada satu objek tanah” jelasnya.
“Persoalan ini saya tegas untuk di tindaklanjuti kalu tidak, selaku Tonaas Ormas Laskar Manguni Kabupaten Minahasa kami akan turun untuk minta agar diselesaikan secepatnya” ungkap budo.
(MDL)
Editor : Tim Biro Minahasa SULUT/Red