Donggala — Sulteng — Indonesiatimurnews.com” Dugaan praktik penampungan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi mencuat di Desa Butusuya, Kecamatan Sindue Tumbusamora, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah.
SPBU dengan Nomor 78.94301 yang diketahui milik H. Akbar, kini menjadi sorotan tajam masyarakat. Pasalnya, di samping dan di depan SPBU tersebut diduga kerap terlihat tumpukan jerigen berisi Solar yang diduga hasil sedotan dari SPBU itu sendiri.
Pantauan dan informasi yang dihimpun Tim Media ini, aktivitas pengisian jerigen di lokasi tersebut sudah berlangsung cukup lama dan menimbulkan keresahan warga. Warga mempertanyakan, untuk siapa Solar sebanyak itu, dan atas dasar apa jerigen-jerigen itu bisa diisi di SPBU bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat umum.
Saat dikonfirmasi Tim Media inianak dari H. Akbar yang bernama Fini, tidak menampik adanya pengambilan Solar menggunakan jerigen di depan dan di samping SPBU tersebut.
Fini berdalih, pengambilan Solar itu didapatkan dari rekomendasi dari Dinas Peternakan.
“Pengambilan Solar di jerigen yang ada di depan SPBU dan samping SPBU itu didapatkan dari rekomendasi dari Dinas Peternakan,” ujar Fini kepada Tim Media ini
Namun pernyataan tersebut justru menimbulkan pertanyaan baru. Rekomendasi seperti apa yang dimaksud? Berapa kuota yang direkomendasikan? Untuk siapa dan untuk keperluan apa? Serta apakah rekomendasi tersebut bisa dijadikan dasar untuk menampung Solar bersubsidi dalam jumlah besar di samping SPBU?
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Peternakan Kabupaten Donggala belum memberikan klarifikasi resmi terkait kebenaran rekomendasi yang diklaim tersebut.
Lebih jauh, sumber masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya mengungkap fakta yang lebih mencengangkan. Menurut sumber tersebut, hampir Solar yang datang di SPBU tersebut diduga dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan diduga dibawa ke perusahaan.
“Jangan heran kalau masyarakat susah dapat Solar. Hampir Solar yang datang itu dijual di atas harga, dan diduga dibawa ke perusahaan,” ungkap sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan karena alasan keamanan.
Jika dugaan ini benar, maka praktik tersebut tidak hanya merugikan masyarakat kecil, khususnya nelayan, petani, dan sopir yang sangat membutuhkan Solar bersubsidi, tetapi juga berpotensi melanggar hukum.
Perlu diketahui, penimbunan, penyalahgunaan, dan penjualan BBM bersubsidi di luar peruntukannya adalah perbuatan melawan hukum.
Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja, menegaskan:
Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah).
Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, juga secara tegas melarang pengalihan BBM bersubsidi untuk kepentingan industri dan perusahaan.
Artinya, jika Solar bersubsidi yang seharusnya untuk rakyat kecil justru ditampung lalu dialihkan ke perusahaan dengan harga di atas HET, maka itu adalah pelanggaran serius.
Masyarakat Desa Butusuya dan sekitarnya kini mendesak aparat penegak hukum, Polres Donggala, Polda Sulawesi Tengah, serta Pertamina, untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan dan sidak mendadak ke SPBU 78.94301 milik H. Akbar tersebut.
“Kami minta jangan tutup mata. Tolong diperiksa, dari mana jerigen-jerigen itu, siapa yang pesan, kemana larinya Solar itu. Kami masyarakat kecil yang selalu jadi korban,” tegas warga.
Warga juga meminta agar Dinas terkait dan Pertamina Patra Niaga tidak hanya diam. Jika terbukti ada pelanggaran, warga meminta SPBU tersebut diberikan sanksi tegas, mulai dari teguran keras hingga pencabutan izin operasional.
Hingga berita ini diterbitkan, Tim Media ini masih berupaya melakukan konfirmasi lanjutan kepada H. Akbar selaku pemilik SPBU, Dinas Peternakan Kabupaten Donggala, Polres Donggala, dan Pertamina Patra Niaga Sulawesi Tengah terkait dugaan penampungan dan penyelewengan Solar bersubsidi tersebut.
Media ini membuka ruang hak jawab dan hak koreksi sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Bagi pihak yang merasa dirugikan, silakan menghubungi redaksi Media ini
Redaktur : Tim Herman Syam / Red