LUWU, SULSEL Indonesiatimurnews.com”Kabupaten Luwu kini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, di sisi lain masih menyisakan potret buram angka kemiskinan yang memprihatinkan, pelayanan administrasi yang lamban, dan minimnya profesionalisme aparatur hingga ke masyarakat kecil.
Fakta di lapangan tidak bisa ditutupi. Mekanisme kerja OPD yang tumpang tindih, manajemen yang tidak presisi, dan pelayanan administrasi yang berbelit menjadi keluhan klasik warga. Mulai dari urusan KTP, perizinan usaha kecil, layanan kesehatan, hingga pendampingan sektor pertanian dan perikanan — rakyat kecil sering menjadi korban dari birokrasi yang gemuk dan tidak lincah.
Kondisi inilah yang membuat Kabupaten Luwu tertinggal dibanding daerah lain. Kemiskinan tidak hanya soal ekonomi, tapi soal gagalnya sistem pelayanan membangun SDM masyarakat kecil.
Menyoroti kondisi memprihatinkan tersebut, Badan Kajian dan Pengawasan Pembangunan AMJI-RI (BKPP AMJI-RI) memberikan sorotan tajam sekaligus apresiasi terhadap langkah konkret Bupati Luwu.
Ketua BKPP AMJI-RI, Muh Rafi, S.E., menegaskan bahwa rotasi dan mutasi pejabat yang baru saja dilakukan Bupati Luwu bukanlah seremonial, melainkan kebutuhan mendesak dan langkah penyelamatan.
“Kami melihat Luwu darurat pelayanan profesional. Tidak bisa lagi dibiarkan OPD bekerja dengan pola lama, lamban, dan tidak melayani. Apa yang dilakukan Bupati Luwu hari ini dengan merombak total OPD, menempatkan the right man on the right place, adalah jurus paling konkret untuk memutus rantai kemiskinan struktural,” tegas Muh Rafi.
Menurutnya, akar kemiskinan di Luwu salah satunya adalah lemahnya manajemen pelayanan. Ketika OPD tidak maksimal, SDM masyarakat kecil tidak terbangun, usaha kecil tidak tumbuh, dan akses layanan dasar terhambat.
Melalui restrukturisasi OPD menjadi lebih lean and agile (ramping, lincah, efektif), BKPP AMJI-RI menilai Bupati Luwu sedang membangun ulang fondasi:
1. Mekanisme yang Tepat: Alur koordinasi yang pendek, tidak berbelit.
2. Manajemen yang Profesional: Pejabat yang kompeten di bidangnya.
3. Pelayanan Administrasi yang Presisi: Cepat, ramah, bersih, akuntabel, dan transparan dengan etos Melayani, Bukan Dilayani.
“Ini momentum membangun SDM dari bawah. Jika OPD dimaksimalkan kinerjanya, petani kita terbantu, nelayan kita terlayani, UMKM kita dapat izin cepat, pelayanan kesehatan tepat waktu — maka kemiskinan bisa ditekan. Rotasi ini adalah investasi untuk rakyat kecil,” tambah Muh Rafi.
BKPP AMJI-RI pun menyatakan akan mengawal ketat implementasi rotasi ini. Apresiasi diberikan, tapi pengawasan akan terus dilakukan. Jangan sampai rotasi hanya ganti orang, tapi tidak ganti cara kerja.
“Kami mendukung penuh langkah berani Bupati. Tapi kami ingatkan, rakyat kecil Luwu menunggu bukti nyata, bukan janji. Buktikan bahwa rotasi ini benar-benar memaksimalkan kinerja OPD untuk membangun SDM hingga ke pelosok desa. Itulah esensi dari birokrasi berintegritas,” pungkasnya.
LP : AD — BKPP AMJI-RI