Minahasa Sulut” Indonesiatimurnews.com “Setelah mengalami penundaan pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua serentak 129 Desa di Kabupaten Minahasa dengan alasan untuk evaluasi para pejabat hukum tua dan penyesuian dengan regulasi serta ketersediaan anggaran, maka Pemkab Minahasa resmi menjadwalkan ulang pada Juni 2026 dengan tahapan yang akan dimulai pada Januari 2026 nanti.
Tonaas Ormas Laskar Manguni Indonesia (LMI) kabupaten minahasa akan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Kejaksaan dan Komisi Pemberatasan Korupsi untuk memeriksa dan mengaudit pengggunaan Dana Desa sebelum tahapan dimulai.
” Kami akan minta kepada pihak Kepolisian, kejaksaan dan KPK untuk segera periksa penggunaan semua Dana Desa sebelum tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dimulai”
Lebiih lanjut dikatakan ” ini.sesuai perintah Bapak Presiden Prabowo agar pemanfaatan semua dana desa tepat sasaran, tidak ada yang disalah gunakan” tegas budo yang juga di iyakan oleh para Tonaas Ketua Kecamatan LMI yang mendampinginya.
Sementara itu ditempat terpisah Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Minahasa Hendra Karouw alias Brusla memgatakan: “Tim kami sudah sementara mulai bergerak ke beberapa desa menindaklanjuti adanya laporan masyarakat terhadap kelalain penggunaan dana desa yang terindikasi adanya tindakan korupsi” jelas hendra bersama tim yang ada.
Sebagaimana tahapan pelaksanan pilhut serentak akan dimulai pada januari 2026. Dengan total anggaran yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk pelaksanan pesta demokraai tingkat desa ini mencapai sekitar 2.9 milliard rupiah.
(Muslem).
Editor : Tim Biro Minahasa SULUT/Red